Info Penerimaan Cpns Kementerian Bumn Ri Tahun 2020
Lowongan Kerja CPNS 2020 Kementerian BUMN - Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (disingkat Kementerian BUMN RI) merupakan kementerian dalam Pemerintah Indonesia yg membidangi urusan pembinaan badan usaha milik negara (BUMN). Kementerian BUMN dipimpin oleh seorang Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menteri BUMN)
Kementerian BUMN meruphendak transformasi dari unit kerja eselon II Departemen Keuangan (1973-1993) yg kemudian menjadi unit kerja eselon I (1993-1998 bersama 2000-2001). Tahun 1998-2000 bersama tahun 2001 sampai sekarang, unit kerja tersebut menjadi Kementerian BUMN.
Info Loker CPNS 2020 Kementerian BUMN - Kementerian BUMN memiliki tugas pokok bersama fungsi melaksanhendak pembinaan terhadap perusahaan negara/BUMN di Indonesia. Kementerian BUMN sudah ada sejak tahun 1973, yg awalnya meruphendak bagian dari unit kerja di lingkungan Departemen Keuangan. Selanjutnya, organisasi tersebut mengalami beberapa kali perubahan bersama perkembangan.
Info Penerimaan CPNS 2020 - Dalam periode 1973 sampai dgn 1993, unit yg menangani pembinaan BUMN berada dengan unit setingkat eselon II. Awalnya, unit organisasi itu disebut Direktorat Persero bersama PKPN (Pengelolaan Keuangan Perusahaan Negara). Selanjutnya terjadi perubahan nama menjadi Direktorat Persero bersama BUN (Badan Usaha Negara). Terakhir kalinya dengan unit organisasi setingkat eselon II, organisasi ini berubah menjadi Direktorat Pembinaan BUMN sampai dgn tahun 1993.
Lowongan CPNS Kementerian BUMN 2020
Kementerian BUMN Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara bersama Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2020 tgl 31 Agustus 2020 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2020, membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yg berintegritas bersama berdedikasi tinggi serta memenuhi syarat yg ditentukan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian BUMN, dgn ketentuan sebagai berikut :
